Birokrasi dan feodalisme kampus

 Feodalisme dan Birokrasi kampus 

         Bekerja di meja dengan aturan yang ketat adalah sangat membosankan, namun itulah konsekuensi logis dari seorang birokrat. 

Implementasi birokrasi dikampus seharusnya menjadi elemen baru dan sebagai penggerak ataupun pendorong untuk terealisasikannya hak-hak dan kebutuhan para mahasiswa/mahasiswi dikarenakan birokrat sepenuhnya mempunyai tanggung jawab atas hak-hak mahasiswa dan membantu mahasiswa terkait problem administratif. Birokrasi, selain dari pada itu membantu mahasiswa, pun juga birokrasi sebagai purusa hukum dan perindividunya sebagai purusa kodrat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam akhir abad pertengahan juga sebagai penerima delegasi dari feodalisme kampus yaitu apa yang dianggap atau dipersepsikan oleh mahasiswa terhadap birokrat tidak lain bagian dari tugas yang paling fundamental. 

Para mahasiswa bahwasanya tidak ingin berasumsi," Jangan-jangan sinopsis dari delegasi yang dikeluarkan oleh feodalisme kampus itu ialah menomorsatukan kebutuhan kampus bukan mahasiswa sebagai pejuang kampus, maka dapat ditarik konsekuensinya akan berdampak pada mahasiswa, jika ditilik dari perspektif realitas kampus.

 

        Feodalisme kampus itu sendiri ialah sekelompok atau individu yang sangat anti dengan kritik artinya, apa yang disebut dalam abad pertengahan sebagai hak mutlak ada pada individu atau sekelompok feodal. Hak mutlak ialah hak untuk bertindak dan sepenuhnya tidak boleh dibatasi oleh birokrasi maupun mahasiswa, jadi segala yang menjadi hak mahasiswa kini berevolusi menjadi hak subyektif, sekiranya hanya mahasiswa yang terpilih, misalnya mahasiswa yang terpilih mendapatkan KIP namun harus dipotong pajak oleh birokrasi, apakah birokrasi mengabstraksiakan surplus? Padahal program KIP adalah program dari pemerintah. Sedangkan konsekuensi yang dimungkinkan sangat fatal akibatnya dari penggunaan hak mutlak feodalime tersebut diantaranya terdapat kewajiban untuk tidak melanggar peraturan, misalnya apa yang ditetapkan oleh birokrasi atas delegasinya dari feodalisme terkait problem administrasi yang dianggap oleh mahasiswa sebagai surplus.

         Faktanya atas seruan demonstrasi para mahasiswa terkait resolusinya yaitu menggugat kebijakan birokrasi, tentu dengan data yang konkret, namun sebaliknya realitas yang dihadapi oleh rekan-rekan demonstran kini menjadi polemik dikalangan mahasiswa/mahasiswi bahwasanya terdapat oknum feodal mengintimidasi dua aktor yang menyerukan demonstrasi bahwa, " pada hari Jum'at tepat pukul 14-00 untuk berkumpul" dan akan segera menuju kampus untuk menyuarakan berbgai tuntutan maupun resolusi, dengan intimidasi D'O, yaitu dua rakan demonstran yang akan menjadi orator, dan salah satunya ketua DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa). 

    Para mahasiswa berkontemplasi, " Ini ranah intelektual ataukah singgasana raja? ". Sekiranya mahasiswa yang faham kiri pasti tau jawabannya. Bahwasanya secara antecedent, hak-hak mutlak yang diperoleh oleh birokrasi itu adalah delegasi dari feodalisme kampus melalui dogma-dogma, dan bodohnya mahasiswa ialah, mahasiswa hanya menjadi dogmatis terhadap dogmatik itu. Ini adalah konsekuensi fatal apabila mulut mahasiswa dibungkam, janji yang dibutuhkan sekarang, di ingkari dimasa depan.